LPSK Beri Bantuan Kepada Tujuh Korban Bom Thamrin

Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Sumber: Dok. LPSK)Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Sumber: Dok. LPSK)

 

Jakarta, Progresifnews.com – Simpang siur ihwal pihak penanggung biaya pengobatan para korban bom dan aksi kekerasan bersenjata di Jl. MH Thamrin Jakarta, 14 Januari 2016 lalu, mulai terjawab. Dari puluhan korban, tujuh orang di antaranya disetujui untuk mendapatkan layanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Layanan yang diberikan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikologis.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, dari seluruh korban aksi teror di Jl. MH Thamrin, hanya sembilan orang yang mengajukan permohonan bantuan ke LPSK. Namun, dari sembilan orang, dua di antaranya mengundurkan diri. Sehingga tersisa tujuh pemohon. “Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK memutuskan menerima permohonan yang diajukan tujuh korban bom Thamrin,” ujar Lies di Jakarta, Selasa (10/2/2016).

Layanan yang diberikan, lanjut Lies, berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. Pasalnya, setelah mendapatkan pengobatan pascaaksi teror itu, banyak rumah sakit yang kebingungan ihwal pihak mana yang akan menanggung biaya pengobatan. Dari tujuh pemohon, semuanya diputuskan mendapatkan bantuan medis. Selain itu, ada satu orang di antara mereka yang juga mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis.

Menurut Lies, hak saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk aksi terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak semata-mata terkait bantuan medis dan rehabilitasi psikologis saja. Tapi, ada juga bantuan rehabilitasi psikososial yang aspeknya lebih luas lagi.

Karena itu, lanjut Lies, sejatinya pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam pemenuhan aspek bantuan rehabilitasi psikososial itu. Dengan demikian, perhatian negara, dalam hal ini pemerintah terhadap saksi dan/atau korban kejahatan (salah satunya aksi terorisme) menjadi lebih maksimal. “Pemda juga dapat berperan dalam pemenuhan rehabilitasi psikososial bagi korban,” ujar Lies.

Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menambahkan, para korban yang mengajukan permohonan layanan ke LPSK, sebelumnya sudah mendapatkan pengobatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta, seperti Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC) dan Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. “Dengan keluarnya keputusan dari RPP LPSK, akan semakin memperkuat legalitas layanan bantuan yang diberikan LPSK bagi para korban bom di Jl. MH Thamrin,” ujar Lili.

Lili menegaskan, meskipun jumlah korban bom Thamrin mencapai puluhan orang, namun tidak semuanya memohon bantuan ke LPSK. Sedangkan LPSK hanya memproses permohonan yang masuk saja. Hal itu sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah disempurnakan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekelompok teroris beraksi di Jl. MH Thamrin pada 14 Januari 2016. Sekitar pukul 10.50 WIB. Dalam aksi itu ada 35 korban. Delapan di antaranya meninggal dan 27 terluka. Empat dari korban meninggal merupakan terduga teroris. Korban luka dirawat di beberapa tempat, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit MMC. (Red-A3)

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment on "LPSK Beri Bantuan Kepada Tujuh Korban Bom Thamrin"

Leave a comment