Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia

Anggota DPR/MPR RI, Zulfan Lindan, dalam acara RDP MPR RI di Kabupaten Aceh Timur. Foto: BSNAnggota DPR/MPR RI, Zulfan Lindan, dalam acara RDP MPR RI di Kabupaten Aceh Timur. Foto: BSN

 

Aceh,- Anggota DPR/MPR-RI Zulfan Lindan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan di dalam sistem ketetanegaraan yang saat ini dijalankan di Indonesia.

“Perlu diketahui bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita, saat ini ada tujuh lembaga negara utama sebagai pemegang kekuasaan negara. Sesuai, UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen, saat ini ada tujuh lembaga negara, yang terbagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan fungsinya,” kata Zulfan, dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) MPR RI, yang digelarnya di Kabupaten Aceh Timur, Jumat (1/2/2019). RDP ini mengangkat tema: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Pelaksanaan UUD 1945.

Dia menjelaskan, kelompok pertama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau pelaksana undang-undang. Kelompok kedua, yaitu MPR, DPR, DPD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan fungsi legislatif atau penyusunan undang-undang. Kelompok ketiga yaitu Kelompok ketiga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yag menjalankan fungsi yudikatif atau peradilan.

Zulfan menjelaskan bahwa pembagian atau pemisahan kekuasaan kedalam tiga kelompok ini, ekskutif, legislatif dan yudikatif ini lazim dikenal dengan konsep trias politika.

“Konsep ini berangkat dari teori besar yang menyatakan bahwa jika kekuasaan itu menumpuk atau kumpul di satu badan atau lembaga, maka kekuasaan itu akan menjadi absolut atau mutlak. Karena itu, kekuasaan absolut itu tidak boleh terjadi karena akan mengarah pada tirani. Dari situ kemudian muncullah ide pembagian kekuasaan,” pungkasnya. (Red-A3)

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest