Regulasi Terkait Hak Korban Terorisme Perlu Diperkuat

Logo AIDA. (Sumber: aida.or.id).Logo AIDA. (Sumber: aida.or.id).

Jakarta, Progresifnews.com – Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menggelar diskusi kelompok terfokus atau FGD bertajuk “Memperkuat Regulasi, Mendorong Pemenuhan Hak-hak Korban Terorisme,” di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016). AIDA merupakan lembaga yang fokus pada pendampingan dan pemberdayaan korban terorisme yang didirikan sejak 21 November 2013.

Diskusi diikuti delapan unsur. Yakni dari Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan (PP) Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK); Komisi III DPR RI; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Densus 88 Antiteror Polri; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) yang merupakan wadah korban terorisme dan; Pengajar Hukum Pidana UI dan ahli victimology, Heru Susetyo, Ph.D.

Pokok materi diskusi adalah penguatan regulasi hak-hak korban terorisme. Terutama terkait revisi Undang-Undang (UU) No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang segera dibahas di parlemen. Diskusi juga membahas implementasi UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua UU itu secara jelas mengamanatkan kepada negara memberi bantuan medis, rehabilitasi psikologi dan psikosial, serta kompensasi dan/atau restitusi kepada korban terorisme.

Regulasi lain yang dibahas adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Perpres ini menyatakan bahwa salah satu tugas BNPT adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program pemulihan dan perlindungan terhadap korban aksi terorisme. Diskusi membahas penguatan program-program BNPT yang berperspektif korban.

Terkait diskusi ini, Direktur AIDA Hasibullah Satrawi dan Ketua YPI Sucipto Hari Wibowo membuat penyataan sikap bersama. AIDA dan YPI menyampaikan sejumlah hal sebagai berikut: pertama, terkait dengan revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, AIDA dan YPI mendorong agar revisi tidak hanya mengakomodasi unsur penindakan dan pencegahan, namun juga mengakomodasi perspektif korban. Yaitu pemenuhan hak korban terorisme dan pemberdayaan korban sebagai agen perdamaian.

Kedua, sebagai bentuk konkrit penguatan, AIDA dan YPI mengusulkan tiga ketentuan/ayat terkait hak korban dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003. Yaitu:

1). Pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan dan menanggung semua biaya medis yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana terorisme hingga sembuh.

2). Masa kritis yang dimaksud dalam ayat (1) adalah saat baru terjadi tindak pidana terorisme yang menimbulkan cedera fisik dan/atau trauma psikis.

3).  Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menurut AIDA dan YPI, ketentuan terkait hak korban ini penting untuk menjamin tidak ada korban yang terabaikan saat kondisi kritis maupun masa pemulihan.

Ketiga, AIDA dan YPI mendorong LPSK untuk lebih berani mengimplementasikan pemenuhan hak-hak korban seperti yang termaktub dalam pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keempat, AIDA dan YPI mendorong pemerintah untuk mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah terkait pemenuhan hak-hak korban terorisme sebagai payung hukum turunan atas UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti diamanatkan dalam pasal 7 B UU itu.

Kelima, AIDA dan YPI mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk lebih bersinergi dalam memenuhi hak-hak korban terorisme. Misalnya, dalam hal penerbitan Surat Keterangan Korban Terorisme. Karena merupakan salah satu syarat permohonan pengajuan kompensasi, semua pihak berwenang diharapkan dapat mempemudah penerbitan surat ini.  Keenam, AIDA dan YPI mendorong BNPT agar membentuk bidang kerja (Direktorat, Subdirektorat, Seksi) yang menangani program pemulihan korban terorisme seperti diamanatkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2012 Pasal 13 Huruf (g). (Aziz, Red-A3)

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment on "Regulasi Terkait Hak Korban Terorisme Perlu Diperkuat"

Leave a comment