Urgensi Revisi UU Terorisme

Abdul Aziz. (Foto: Dok Pribadi)Abdul Aziz. (Foto: Dok Pribadi)

 

Oleh: Abdul Aziz*

Aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu bisa menjadi momentum untuk kembali mempertimbangkan revisi Undang-Undang (UU) Terorisme. Selama ini, penanggulangan terorisme di Indonesia berdasar pada UU No. 15 Tahun 2003. UU ini berisi penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Regulasi ini adalah bentuk respon cepat pemerintah atas aksi terorisme yang terjadi di Pulau Bali. Yaitu Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002.

Karena lahir sebagai respon cepat, regulasi ini tentu memiliki kelemahan. Salah satunya, UU ini lebih menitikberatkan pada pemberantasan aksi teror daripada upaya preventif. Hasilnya dapat dilihat, UU yang lahir tahun 2003 ini tidak serta merta meredakan aksi teror di tanah air. Pasca Bom Bali I, masih banyak terjadi aksi teror lain yang skalanya cukup besar. Antara lain: bom di Kedutaan Australia (dikenal juga dengan Bom Kuningan), bom JW Marriott dan bom Bali 2 (tahun 2005). Selain itu, masih banyak pula aksi-aksi teror lain dalam skala yang lebih kecil.

Di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT dilahirkan untuk menjadi lembaga yang konsen untuk melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa  tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, namun juga melakukan upaya preventif dan penanggulangan terorisme secara keseluruhan. Terkait tugas itu, BNPT mengeluarkan dua program yang menjadi andalannya. Yaitu program deradikalisasi dan program kontra radikalisasi. Program ini berjalan cukup baik, meskipun masih ada banyak hal yang perlu dibenahi.

Tantangan Terorisme ke Depan

UU sejatinya dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman, termasuk UU terorisme. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai pertimbangan untuk merevisi UU Terorisme yang ada. Yaitu: Pertama, telah terjadi pergeseran pola terorisme dari yang awalnya organisasi besar menjadi sel-sel kecil. Sel-sel kecil ini secara organisasi seolah-olah terpisah, namun sejatinya secara ideologi dan gerakannya sama. Kedua, ada pergeseran dari target operasi. Jika teroris sebelumnya menarget simbol-simbol asing sebagai sasaran, saat ini mereka sudah melebar kepada aparat keamanan, gereja, bahkan masjid (yang dianggap sebagai masjid dhirar).

Ketiga, Kelompok teroris banyak merekrut anak-anak muda seperti yang terjadi pada Kelompok Cibiru Bandung dan Tim Ightyalat Klaten. Bahkan, saat ini ISIS juga menarget perempuan untuk bergabung dengan oraganisasinya. Keempat, aktivitas terorisme tidak lagi mengandalkan halaqoh-halaqoh seperti yang dikembangkan Jamaah Islamiyah pada tahun 2000-an. Saat ini kelompok teroris sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan aktivitasnya.

Petrus R. Golose, dalam buku Invasi Terorisme ke Cyberspace, menyebut pemanfaatan cyberspace oleh teroris tidak hanya dalam propaganda dan pelatihan, namun sudah merambah pada semua aktivitas mereka. DR. Petrus R. Golose menyebut pemanfaatan cyberspace oleh teroris sudah merambah kegiatan 9P. Yaitu: Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara melawan hukum, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris, Persembunyian dan Pendanaan. Dalam melakukan aktivitas 9P ini, teroris tidak hanya melakukannya secara konvensional, namun sudah memanfaatkan internet. Di sisi lain, UU Terorisme yang ada saat ini belum mengakomodir pemanfatan teknologi informasi oleh teroris ini.

Karena itu, revisi UU Terorisme sangat mendesak dilakukan agar dapat mengatasi persoalan terorisme secara komprehensif, terutama terkait pemanfaatan internet untuk aksi teror. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam revisi. Antara lain: Pertama, istilah “pemberantasan” harus diganti menjadi “penanggulangan” terorisme. Istilah ini perlu diubah agar UU tidak hanya memfokuskan pada penindakan tapi lebih mengutamakan pencegahan atau upaya preventif.

Kedua, revisi UU juga harus mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan teroris untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini sangat penting mengingat saat ini orang dapat terpapar ideologi teror tanpa harus pergi ke markas ISIS di Suriah misalnya, tapi cukup dari materi-materi tersebut di internet. Ketiga, BNPT sebagai lembaga yang diberi wewenang menanngulangi terorisme juga harus dimasukkan dalam revisi UU agar memiliki legalitas hukum yang lebih kuat. Pasalnya, selama ini keberadaan BNPT hanya berdasarkan Perpres.
* Abdul Aziz, pemerhati isu terorisme dan Peneliti di Lingkar Studi Pembebasan

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment on "Urgensi Revisi UU Terorisme"

Leave a comment